Desa Membangun Indonesia (DMI) didirikan di kota Malang, sebagai bentuk perhatian dengan pembangunan desa. Awal berdiri, DMI adalah melatih program software keuangan desa, kependudukan, serta data desa yang meliputi hampir 19 kabupaten di Indonesia. DMI bergerak pada pembangunan desa dalam sektor teknologi, karena kami berkeyakinan bahwa desa akan cepat berubah maju jika sentuhan teknologi bisa diterapkan sejak awal. Kami didukung tim ahli yang expert pada bidangnya masing-masing.

Karena seringnya kami berinteraksi dengan desa, maka sebagai bentuk simpati dan tanggung jawab warga negara, kami membuat program baru, yaitu Pelatihan Bumdes. Pelatihan sangat berbeda dengan pelatihan yang sudah ada, karena mengintegrasikan 3 bidang, yaitu : Manajemen, Entrepreneur dan Teknologi. Tim yang terlibat sebagai mentor adalah ahli pada bidangnya masing-masing. Sehingga diharapkan akan menghasilkan kualitas pelatihan yang terbaik, serta dapat meningkatkan potensi ekonomi desa sebagai target yang sesungguhnya.

 

Konsep Program

  1. Acuan Kebijakan
  • Indonesia memiliki ±76.000 desa yang tersebar di seluruh penjuru negeri, dengan luas dan karakter yang bervariasi. Namun jumlah Bumdes di tahun 2016 baru ada 12.700 Lembaga Bumdes.
  • Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu:
  • Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
  • Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
  • Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
  • Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa
  • Permendesa No 4 tahun 2015
  • Permendesa No 5 tahun 2015

 

  1. Tujuan Strategis
  • Memperbesar potensi desa, baik secara ekonomi dan sosial
  • Memperkuat tata kelola pemerintah desa
  • Memperluas peluang partisipasi masyarakat desa dalam sistem perencanaaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa
  • Memperkuat daya kritis masyarakat desa terhadap pelestarian dan potensi sumber daya lingkungan alam yang dimiliki desa
  • Membangun kemitraan dengan pemerintah dan elemen-elemen organisasi di desa
  • Menginisiasi pengelolaan Bisnis Sosial sebagai bentuk Badan Usaha Milik Desa – BUMDes

 

  1. Pendekatan
  • Pendekatan Partisipatif
  • Pendekatan Pendampingan